Pancar.id, Jakarta – Untuk membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bertahan dalam menghadapi gejolak situasi ekonomi global, Pemerintah pun menaikkan anggaran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp373,17 triliun pada 2022 menjadi Rp460 triliun pada 2023.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), Yulius mengatakan bahwa keputusan pemerintah dalam menambah besaran anggaran KUR tahun depan dikarenakan untuk mempertimbangkan peralihan dari pandemi ke endemi.
“Beranjaknya dari pandemi ke endemi, membuat para pengusaha itu tentunya memerlukan pinjaman-pinjaman perbankan dan KUR. Oleh karena itulah anggaran programnya dinaikkan tahun depan,” kata Yulius dalam konferensi pers kinerja dan outlook Kemenkop UKM di kantornya, Jakarta Selatan, belum lama ini.
Yulius menambahkan, meskipun menuju endemi, namun para pelaku usaha juga masih akan menghadapi tantangan lain pada 2023, yakni ancaman krisis global yang diperkirakan akan memperburuk kondisi dunia usaha saat ini. Sehingga, pemerintah harus berperan untuk memperluas penerimaan KUR.
“Selain itu, bantuan terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM juga dapat mendorong konsumsi masyarakat. Sehingga dengan demikian, hal tersebut juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanah air. Perlu diketahui bahwa ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5 persen di tengah ekonomi global yang tumbuh sebesar 2 persen,” tambahnya.
Yulius menuturkan ada dua hal yang membuat ekonomi Indonesia tumbuh yakni konsumsi dan ekspor. Ke depan, perekonomian juga akan menghadapi tiga tantangan, diantaranya yang pertama inflasi yang tinggi dan tentunya dunia juga akan melakukan kebijakan suku bunga.
“Indonesia yang tadinya tidak menaikkan, pada akhirnya secara perlahan juga ikut menaikkan. kebijakan kenaikan suku bunga di Indonesia dilakukan karena akan menghadapi tantangan berat dalam tiga kuartal pada 2023, dan perbaikan baru akan terjadi pada kuartal IV-2023. Saat III kuartal ini, peran KUR-lah yang akan kita dorong untuk memberikan akses pembiayaan kepada dunia usaha,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Yulius, anggaran KUR 2023 tersebut dinaikkan karena banyaknya perusahaan yang sudah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan adanya PHK, maka akan membutuhkan modal dan modal tersebut didapatkan, salah satunya dari KUR.
“Setelah dapat modal, maka perusahaan-perusahaan akan melakukan investasi. Setelah itu juga akan dilatih skilling, dan reskilling agar bisa memanfaatkan hasil uang pinjaman yang menjadi pegawai yang lebih pintar. Dengan demikian kita bisa menyiapkan tenaga kerja yang baik ke depannya,” ujarnya.
Baca: Dorong Stabilitas Ekonomi Nasional, Guyuran Kredit UMKM Kian Bertambah Besar
Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki menuturkan bahwa pihaknya akan melakukan perluasan akses pembiayaan melalui skema KUR klaster. Hal itu dilakukan untuk mendorong UMKM agar bisa naik kelas menjadi industri.
“Sebab, UMKM tersebut nantinya akan bekerja sama dengan usaha besar. Kemudian juga menghubungkan UMKM dengan rantai pasok industri, sehingga ada kepastian market. Dengan begitu, secara tidak langsung UMKM dapat meningkatkan kualitas produksi mereka,” tuturnya.
Teten juga menjelaskan, dengan KUR klaster tersebut, UMKM bisa mendorong kemitraan antara usaha besar dan UMKM, atau UMKM bisa menjadi bagian dari rantai pasok. Tercatat per Desember 2022, realisasi KUR sebesar Rp360 triliun atau masih kecil dari target 2022 yang senilai Rp373,17 triliun.
“Untuk KUR klaster baru yang terealisasi hingga saat ini yakni sebanyak Rp4,8 triliun atau 96,7 persen dari target 2022. Tahun ini, target KUR klaster baru mencapai Rp4,9 triliun dan sudah direalisasi sekitar Rp4,8 triliun atau 96,7 persen penyerapannya. Saya kira ini cukup bagus, tapi kami ingin terus memperbesar,” jelasnya.
Adapun untuk perluasan penyerapan KUR klaster, kata Teten, sejalan dengan arahan Presiden Ir H Joko Widodo atau Jokowi sebagai bagian untuk memperkuat ekonomi nasional. Sebab, dengan KUR klaster inilah, para pelaku usaha bisa mengakses hingga Rp500 juta.
“Melalui KUR Klaster, UMKM juga akan mendorong kemitraan pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM. Dengan demikian, UMKM nantinya dapat berperan sebagai rantai pasok industri. Diketahui saat ini UMKM yang sudah terhubung dengan rantai pasok industri itu baru 7 persen. Sedangkan untuk UMKM yang sudah terhubung dengan value change itu baru 4,1 persen,” katanya.
Teten mengungkapkan, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, ini masih relatif kecil. Oleh sebab itulah, pihaknya akan terus mendorong KUR klaster. Dengan adanya KUR klaster, akan turut membuat para pelaku UMKM menjadi naik kelas.
“Dengan begitu juga, nantinya akan ada kepastian pasar. Namun dengan begitu akan ada pula transfer teknologi, dan transfer pengetahuan yang dipentingkan oleh para UMKM untuk naik kelas,” ungkapnya.
Silakan tonton berbagai video menarik di sini:
