Pancar.id, Jakarta – Ada Kabar baik bagi para dokter magang atau internsip. Pasalnya, mulai 2023, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menaikkan besaran Bantuan Biaya Hidup (BBH) dokter internsip di Indonesia.
Kenaikan besaran BBH dokter internsip ini menyusul setelah mendengar masukan dari berbagai pihak. Sehingga sebagai tindak lanjutnya, akan dilakukan penyesuaian Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) terkait dengan besaran gaji yang akan diterima oleh para dokter magang tersebut.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI), Budi G. Sadikin mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan yang diterima terkait dengan Bantuan Biaya Hidup dokter dan dokter gigi internsip.
“Sudah menjadi tugas kami di pemerintahan untuk menyerap berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat, termasuk yang terkait dengan masalah para dokter dan dokter gigi sebagai pemberi layanan masyarakat,” ucap Menkes Budi G. Sadikin di Jakarta, sebagaimana dilansir dari laman indonesia.go.id, Jumat 23 Desember 2022.
Diketahui, Program Transformasi Kesehatan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ini dilakukan untuk membenahi sistem kesehatan nasional yang sulit terwujud jika tidak didukung juga dengan pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM).
Oleh karena itulah, melalui program internsip, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat di daerah yang selama ini mengalami kesulitan dalam mengakses dokter, dokter gigi, dan layanan fasilitas kesehatan.
Berdasarkan data dari Kemenkes, tercatat hanya ada sekitar 150.000 dokter yang aktif dan hal itu tidak sepadan dengan populasi penduduk Indonesia yang saat ini mencapai sekitar 275 juta. Selain itu, dari jumlah tersebut pun untuk dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) hanya berjumlah sekitar 140.000-an.
Padahal jika mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), satu dokter itu untuk menangani 1.000 penduduk. Jadi, setidaknya saat ini masih dibutuhkan sebanyak 120.000 s.d 130.000 dokter lagi untuk melayani seluruh masyarakat di Indonesia.
Diketahui sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan perbincangan terkait besaran gaji atau BBH program internsip kedokteran yang turun hingga Rp1,1 juta untuk dokter dan dokter gigi di beberapa wilayah di Indonesia. Besaran itu tentunya berbanding drastis dengan gaji yang diterima oleh para dokter yang bertugas di wilayah terluar dan terpencil.
Sementara itu dalam praktiknya, peserta dokter magang jelas sekali membutuhkan biaya hidup yang layak selama melaksanakan program. Untuk itulah, Kemenkes pun melakukan evaluasi terkait besaran BBH yang disesuaikan berdasarkan enam kategori daerah.
Baca: Kemenkes Tinjau Posyandu Prima di Daerah Terpencil
Tercatat, untuk kategori pertama merupakan Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dengan nominal Rp6.499.575. Kemudian kategori kedua untuk daerah Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua atau di luar DTPK dengan nominal Rp3.999.574.
Selanjutnya kategori ketiga untuk Kalimantan dan Sulawesi atau di luar DTPK dengan nominal Rp3.727.034, kategori keempat untuk Sumatra dan Nusa Tenggara Barat (NTB) atau di luar ibu kota provinsi dan DTPK dengan nominal Rp3.498.800, kategori kelima untuk Ibu Kota Provinsi di Sumatra dan NTB dengan nominal Rp.3.241.200, dan kategori keenam untuk Jawa dan Bali dengan nominal Rp3.241.200.
Alasan terkait BBH di daerah DTPK yang diberikan lebih tinggi, diharapkan dapat mendorong calon peserta internsip untuk mau memilih wahana layanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
Sementara untuk penempatan 2023, akan melalui sistem informasi program internsip dokter dan dokter gigi Indonesia (SIMPIDI 2.0). Nantinya, para peserta dokter magang akan mendapatkan wahana prioritas dan mekanisme reguler.
Adapun untuk mekanisme regulernya terdapat tiga pilihan penempatan, yakni di wahana lokal, regional, dan nasional. Hal ini tentunya merupakan salah satu kemudahan yang disiapkan Kemenkes agar peserta internsip bisa mendapatkan wahana internsip sesuai dengan keinginannya.
Selain itu, seorang dokter atau dokter gigi putra daerah juga dapat bertugas di daerahnya, terutama untuk daerah yang masih membutuhkan tenaga kesehatan. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan juga seorang dokter atau dokter gigi internsip dari Jawa dan Bali bisa memilih praktik di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Tenaga Kesehatan Kemenkes, Arianti Anaya menyebutkan, dengan diresmikannya SIMPIDI 2.0, diharapkan tidak ada lagi masalah seperti isu jasa klik, joki pilih wahana, joki mengisi e-Log Book kinerja, server error, serta monitoring dan evaluasi yang masih terbatas.
“Sistem tersebut telah siap digunakan pada penerimaan peserta internsip di awal 2023 mendatang. Meskipun begitu, sejatinya platform SIMPIDI sendiri telah digunakan untuk pendaftaran internsip sejak 2014. Tercatat hingga 2022, jumlah peserta yang telah ditempatkan yakni sejumlah 98.209 dokter di 34 provinsi,” ungkap Arianti.
Arianti menambahkan, ribuan dokter dari 34 provinsi itu berasal dari 74 fakultas kedokteran, dengan melibatkan 2.500 dokter pendamping internsip di 1.824 wahana, baik di rumah sakit dan puskesmas. Sedangkan untuk program internsip dokter gigi (PIDGI), baru dilaksanakan pada November 2022.
“Dalam program PIDGI ini, tercatat sebanyak 392 dokter gigi yang berasal dari 25 fakultas kedokteran gigi telah ditempatkan di 17 provinsi, pada 43 paket wahana di 42 kabupaten/kota,” tambahnya.
Silakan tonton berbagai video menarik di sini:
