Pancar.id, Jakarta – Peningkatan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) diketahui turut mendorong stabilitas ekonomi nasional di tengah proyeksi ketidakpastian ekonomi global. Di sisi lain, afirmasi pemerintah terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga cukup jelas.
Terlebih lagi sektor tersebut dinilai sebagai penyokong perekonomian nasional. Bahkan, sektor itu juga berkontribusi sebesar 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM), tercatat per Maret 2021, jumlah UMKM di Indonesia sendiri mencapai 64,2 juta dengan nilai perputarannya yang mencapai Rp8,57 triliun.
Oleh karena itulah, wajar saja apabila sektor itu dinilai sangat penting sebagai penyokong perekonomian nasional. Tidak ingin geliat sektor tersebut melemah pada tahun 2023 lantaran diprediksi dinamika ekonomi dunia akan meredup, pemerintah pun berjanji untuk terus memberikan sokongan kepada sektor UMKM.
Salah satu instrumen pendorong agar sektor itu tetap menggeliat adalah dengan melakukan optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pemerintah juga bahkan sudah mematok alokasi KUR pada 2023 sebesar Rp450 triliun.
Dengan nilai yang cukup fantastis, porsi KUR tersebut tentunya berpotensi untuk meningkatkan performa kredit usaha mikro kecil dan menengah. Di sisi lain, pemerintah juga saat ini berencana untuk mengejar pangsa pembiayaan UMKM hingga 30 persen pada 2024 mendatang.
Tahun ini, pemerintah sendiri telah mengalokasikan KUR sebesar Rp373,13 triliun. Merujuk data sampai dengan Oktober 2022, outstanding kredit kepada pelaku UMKM sebesar Rp1.237,8 triliun atau 19,6 persen dari total kredit perbankan yang mencapai Rp6.314,4 triliun.
Saat menutup acara Rapat Pimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Jumat 2 Desember 2022 lalu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa peningkatan alokasi KUR dilakukan untuk mendorong stabilitas ekonomi nasional di tengah proyeksi ketidakpastian kondisi ekonomi global pada 2023.
“Hal itu kemudian menjadi penting di tengah situasi seperti ini, agar domestik ekonomi dijaga. Itu juga dilakukan untuk menjaga ekonomi kelas menengah yang dibangkitkan. Oleh karena itulah pemerintah membuat kebijakan terkait KUR untuk tahun depan dengan anggarannya yang dinaikkan menjadi Rp450 triliun,” kata Airlangga sebagaimana dihimpun dalam laman indonesia.go.id, Jumat 9 Desember 2022.
Airlangga menambahkan, selain dari sisi peningkatan porsi KUR, pemerintah turut memberikan subsidi bunga kredit kepada nasabah dengan bunga kredit untuk pinjaman supermikro atau maksimal plafonnya sebesar Rp10 juta yang ditetapkan sebesar 3 persen per tahun.
“Sementara bunga pinjaman untuk plafon antara Rp10 juta hingga Rp500 juta, dipatok sebesar 6 persen per tahun untuk penerima pembiayaan tahap pertama. Kemudian bagi nasabah yang mengambil lagi pinjaman, maka bunga yang ditetapkan, sebesar 7 persen per tahun,” tambahnya.
Baca: Cara Negara Menjaga Pemulihan Ekonomi Setelah Pandemi
Airlangga mengungkapkan bahwa hal tersebut sesuai dengan permintaan Presiden Ir H Joko Widodo atau Jokowi yang menargetkan kredit kelas menengah yang besarnya Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar pada 2024 ditargetkan naik menjadi Rp2.800 triliun.
Sementara itu, berdasarkan data Bank Indonesia, menyebutkan bahwa rata-rata kredit menengah pada 2022 dilaporkan sebesar 20 persen dari jumlah kredit atau sekitar Rp1.200 triliun. Data Bank Indonesia juga mencatatkan peningkatan kredit skala mikro tumbuh paling kuat sampai dengan Oktober 2022.
Untuk outstanding kredit mikronya naik hingga 137,5 persen, dan lebih tinggi dari kredit skala kecil yang tumbuh 8,2 persen maupun kredit skala menengah yang masih terkontraksi. Berdasarkan outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, alokasi subsidi bunga untuk KUR sebesar Rp40,94 triliun.
Dalam rangka agar serapan KUR tercapai, pemerintah juga terus melakukan penyaluran KUR, di antaranya dengan memacu pembiayaan ke sektor pertanian yang dinilai prospektif dalam mendorong stabilitas ekonomi dalam negeri.
Pemerintah juga mengaku siap untuk memberikan pendanaan, salah satunya sudah diputuskan untuk ke agriculture. Hal itu dikarenakan selama pandemi Covid-19, sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah pertanian.
Oleh sebab itulah, pemerintah telah mempersiapkan kredit yang besarnya sampai Rp2 miliar untuk agriculture yang merupakan kredit khusus tanpa agunan dengan yang mukanya hanya 10 persen dan bunganya sebesar 6 persen.
Di satu sisi juga harus diakui bahwa roda perekonomian di tahun 2023 harus terus menggeliat di tengah perekonomian dunia yang tengah dilanda ketidakpastian. Di sisi lain, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memproyeksikan ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh positif di tengah penurunan kinerja ekonomi di banyak negara.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan, prospek kinerja yang positif itu tercermin juga dari industri perbankan nasional. Tercatat, penyaluran kredit perbankan tersebut tumbuh sebesar 11,9 persen secara tahunan pada Oktober 2022.
“Di saat bersamaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 9,4 persen secara tahunan yang mengindikasikan dana mulai kembali mengalir ke sektor riil untuk menggerakkan perekonomian. Akan tetapi, industri perbankan nasional kita masih dalam kondisi yang stabil,” kata Purabaya.
Purabaya juga mengungkapkan, level permodalan bank secara nasional sangat tebal, yakni berada di angka 25,12 persen per September 2022. Pasalnya selama pandemi, perbankan di tanah air tidak mengalami permasalahan berat dan salah satunya karena permodalannya yang sangat tinggi.
“Menurut kami, ekonomi dalam negeri ditopang oleh konsumsi domestik yang besar, sehingga mampu meredam dampak guncangan ekonomi global terhadap perekonomian nasional. Kemudian untuk konsumsi domestik sendiri berkontribusi sebesar 50,38 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia,” ungkapnya.
Silakan tonton berbagai video menarik di sini:
