Pancar.id, Jakarta – Pemerintah menegaskan akan mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional setelah diguncang badai pandemi Covid-19. Pasalnya ada beberapa faktor yang menguatkan pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional tersebut.
Diketahui, beberapa faktor itu diantaranya penanganan pandemi Covid-19 yang baik, percepatan vaksinasi Covid-19, peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai shock absorber, tingginya harga komoditas unggulan, hingga kesuksesan pelaksanaan Presidensi G20.
Bahkan tercatat pada Q3-2022, pertumbuhan ekonomi nasional sendiri telah mencapai angka 5,72 persen (yoy) dan diproyeksikan sebesar 5,2 persen (yoy) pada akhir tahun.
Dalam siaran persnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah harus melakukan persiapan mengenai rantai pasok, memperhatikan lingkungan geopolitik global, inflasi global, scarring effect terhadap inflasi, dan cuaca ekstrem.
“Terkait inflasi, diperkirakan terkendali dan terakhir berada 5,42 persen. Bahkan diperkirakan sampai dengan akhir tahun bisa naik 5,34 s.d 5,5 persen. Tentunya ini yang harus diperhatikan,” kata Menko Airlangga belum lama ini.
Airlangga menambahkan, Pemerintah juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 5,3 persen yang sejalan dengan proyeksi pada rentang 4,7 hingga 5,1 persen dari berbagai lembaga internasional.
“Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 tersebut tentunya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan outlook perekonomian global tahun 2023 yang diperkirakan berada pada kisaran 2,2 hingga 2,7 persen. Kemudian beberapa hal terkait penanganan Covid-19 juga relatif baik,” tambahnya.
Baca: Industri Mamin Tetap Moncer di Tengah Ketidakpastian Global
Airlangga merincikan, untuk vaksinasi dosis 1 sebesar 86,8 persen, dosis 2 sebesar 74,3 persen, dosis 3 sebesar 28,62 persen, dan dosis 4 sekitar 4 persen. Selanjutnya pihaknya pun melihat seluruh kabupaten dan kota ditetapkan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1.
“Melihat kondisi yang ada, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga akan melakukan sero survey lagi dan dari sero survey Pemerintah inilah nantinya akan dilakukan langkah-langkah lanjutan. Di sisi lain, Presiden Jokowi juga telah memberikan arahan terkait peningkatan cadangan pangan nasional dengan memperhatikan ketersediaan berbagai komoditas bahan pangan pokok,” jelasnya.
Pemerintah juga, lanjut Airlangga, telah menyiapkan fasilitas pembiayaan bagi BULOG dan IDFood dengan nilai pinjamannya yang memiliki rate lebih rendah dari rate pasar. Tak hanya itu saja, Bank Indonesia (BI) juga diminta untuk membuat mekanisme agar pada periode tertentu, cadangan devisa dapat disimpan dan diamankan di dalam negeri.
“Selain itu ada mekanisme perencanaan implementasi B35 atau biodiesel 35 persen untuk tahun 2023. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan B35 sekaligus juga mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak. Karena mengingat, harga bio fuel yang relatif dibawah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Airlangga turut menyampaikan arahan Presiden Ir H Joko Widodo untuk mempercepat berbagai perizinan investasi dan pengembangan ekosistem hulu dan hilir dari Electric Vehicle (EV). Mulai dari baterai hingga industri otomotif berbasis EV, perencanaan roda 4 atau roda 2, perencanaan ekosistem, maupun insentif yang perlu diberikan.
“Oleh karena itulah, terkait dengan ekosistem ini kami diminta untuk mendalami berbagai komoditas, baik itu bauksit, alumunium, maupun nikel beserta integrasi ekosistemnya dalam bentuk EV baterai yang tentu membutuhkan nikel, cobalt, mangan, dan komoditas lain,” pungkasnya.
Silakan tonton berbagai video menarik di sini:
