Pancar.id, Jakarta – Berdasarkan data dari laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), beras termasuk dalam label bewarna biru, yang artinya harganya relatif tetap dalam sepekan terakhir.
Dalam dasbor yang dirilis unit kerja di bawah Bank Indonesia (BI), pada Jumat 14 Oktober 2022, terlihat bahwa semua jenis beras, baik itu yang berkualitas bawah, medium maupun super atau premium, harganya terpantau stabil meskipun memang ada perbedaan yang cukup lebar antar daerah di Indonesia.
Selain itu, berdasarkan hasil pemantauan PHIPS, tercatat harga beras paling murah berada tiga provinsi di Indonesia, yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan rata-rata masing-masing harganya adalah Rp9.850, Rp10.150 dan Rp10.300.
Sedangkan untuk harga beras termahal tercatat di Sumatra Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat, yang masing-masing harganya adalah Rp14.950, Rp14.900, dan Rp13.850 per kilogram. Kendati variasi harganya lebar, akan tetapi secara umum persediaan beras nasional cukup untuk menjamin kebutuhan hingga akhir 2022.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bappanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, selain di Bulog, cadangan itu berada di tangan petani, penggilingan, dan pedagang. Bahkan berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, saat ini persediaan beras yang ada sekitar 10 juta ton.
“Yang menyusut itu justru cadangan yang ada di Perum Bulog. Cadangan beras pemerintah di gudang-gudang Perum Bulog kini tersisa 760.000 ton atau sekitar 63,3 persen dari stok normal sebanyak 1,2 juta ton,” kata Arief Prasetyo, saat menghadiri Hari Telur Sedunia di Kota Blitar belum lama ini.
Oleh karena itu, lanjut Arief, Bapanas mendorong Bulog untuk terus meningkatkan kecepatan penyerapan beras petaninya, demi mengejar target cadangan beras yang dimiliki pemerintah menjadi 1,2 juta hingga 1,5 juta ton.
“Selain itu, melalui Bappanas pemerintah juga sudah memberikan kebijakan fleksibilitas terkait harga acuan dalam pembelian beras dan gabah kering. Hal itu dilakukan agar Bulog bisa segera meningkatkan daya serapnya. Jadi fleksibilitas harga itu, jika biasanya Bulog beli beras Rp8.300 per kilogram sekarang boleh Rp8.800 dengan harapan agar stok cepat masuk,” ungkapnya.
Baca: Kilau Teknologi Budi Daya Kepiting Bakau
Arief menambahkan bahwa fleksibilitas harga itu juga berlaku dalam pembelian gabah kering. Jika sebelumnya pagu harganya adalah Rp5.300, namun untuk saat ini Bulog bisa membelinya dengan harga Rp5.650 per kilogram.
“Fleksibilitas harga ini sendiri akan berlaku sampai akhir 30 November 2022 mendatang. Kami berharap, kebijakan ini bisa mempercepat pengadaan beras bulog dengan menyerap hasil panen padi gadu yang dipetik Agustus s.d Oktober,” tambahnya.
Diketahui, Bapanas sendiri merupakan lembaga baru yang dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Lembaga yang hadir sejak Februari 2022 itu bertugas dalam merumuskan kebijakan tentang pangan dengan mengkoordinasikan berbagai kementerian/lembaga (K/L) pemerintah yang terkait dengan masalah pangan.
Tak hanya beras, Bappanas juga turut bertugas dalam mengurus sejumlah komoditas pangan lain, seperti jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur (unggas), daging ruminansia, daging unggas, dan cabai.
Selain Perum Bulog, ada juga sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dalam koordinasi Bappanas, diantaranya PT RNI, PT Berdikari, dan PT Garam. Kemudian untuk kebijakan fleksibilitas harga yang berlaku itu tentunya ditunggu Bulog yang sejak Januari hingga Agustus 2022 telah mengeluarkan 650 ribu ton beras dalam operasi pasar untuk stabilisasi harga.
Di sisi lain, Bapanas juga bertekad untuk menjaga agar kebutuhan sembilan bahan pangan rakyat bisa terjamin ketersediaannya dan terjangkau harganya. Oleh karena itulah, Bapanas pun saat ini tengah menggodok neraca pangan nasional yang akan menjadi pijakan strategis dalam pengendalian stok dan harga.
Tak hanya itu saja, semuanya pun akan dipetakan secara rinci, termasuk dengan stok dan kebutuhan daerah per daerah. Setelah neraca pangan selesai, setiap bulannya Bappanas akan memperbarui data pangan terutama sembilan kebutuhan pokok tersebut dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah yang terkait. Dengan demikian diharapkan tak ada lagi perbedaan data antar-K/L.
Sementara itu, terkait dengan peta produksi dan kebutuhannya, pemerintah daerah akan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran distribusi pangan dari produsen ke konsumen dengan menggunakan bagian dari Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2 persen atau Rp2,17 triliun untuk mobilisasi stok pangan.
Silakan tonton berbagai video menarik di sini:
