Pancar.id – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya penerapan inovasi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan meningkatkan pelayanan publik di daerah.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, setelah penandatanganan komitmen pemanfaatan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) dengan beberapa pemerintah daerah (pemda) di Jakarta pada Senin, 26 Agustus 2024.
Yusharto Huntoyungo menegaskan bahwa penandatanganan ini merupakan upaya kolektif antara Kemendagri dan pemerintah daerah untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Penandatanganan komitmen ini adalah bentuk ikhtiar bersama untuk meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien,” ujar Yusharto.
Kemendagri secara aktif mendorong pemda untuk memanfaatkan berbagai teknologi melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 555/13100/SJ mengenai Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Baca: Perpanjangan PKS BKPM-Kemendagri untuk Dukungan OSS
Surat edaran ini bertujuan memastikan bahwa Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah.
Yusharto menjelaskan bahwa aplikasi Puja Indah merupakan salah satu langkah konkret dalam mendiseminasikan inovasi daerah. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi layanan pemerintahan berbasis data dan dapat digunakan secara bersama-sama oleh daerah.
Puja Indah diharapkan menjadi solusi bagi daerah yang menghadapi keterbatasan dalam hal anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi dalam penerapan SPBE.
“Dengan adanya aplikasi ini, pemerintah daerah tetap dapat memberikan layanan publik secara digital kepada masyarakat, meskipun menghadapi berbagai tantangan,” tambah Yusharto.
Saat ini, Puja Indah telah menyediakan berbagai layanan publik yang meliputi perizinan, kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pendidikan, komoditas, aspirasi, ketertiban umum, pekerjaan umum, sosial, perhubungan, dan pariwisata.
Selain itu, terdapat layanan tematik yang sedang diuji coba sebagai pilot project di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), seperti e-Ternak, e-Pendapatan Daerah, e-BUMDes, dan e-Validasi Data Kemiskinan.
