Pancar.id – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam penyusunan kebijakan perdagangan. Untuk itu, budaya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta perlu ditumbuhkan.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga, dalam diskusi panel bersama investor yang diselenggarakan oleh Mandiri Sekuritas di Kantor Mandiri Sekuritas, Jakarta, dengan tema “Indonesia’s Trade Policies Update†pada Selasa, 30 Juli 2024.
Dalam diskusi tersebut, Jerry Sambuaga menekankan bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang inklusif. Hal ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Peran sektor swasta sangatlah penting dalam penyusunan kebijakan perdagangan. Pemerintah dan sektor swasta perlu menumbuhkan budaya kolaborasi untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang inklusif. Saya mengimbau, kita mulai mempertimbangkan peran kita masing-masing dalam membentuk kebijakan perdagangan Indonesia. Investor diharapkan berinteraksi dengan para pembuat kebijakan, mengadvokasi praktik yang transparan, dan mendukung bisnis lokal,†ujar Jerry dalam siaran pers Kemendag yang diterima oleh InfoPublik pada Selasa, 30 Juli 2024.
Acara tersebut dibuka oleh Direktur Investasi Perbankan Mandiri Sekuritas, Harold Tjiptadjaja, dan turut mendampingi Wamendag Jerry, yaitu Tenaga Ahli Bidang Regulasi dan Perundingan Perdagangan Internasional, Sioewardi Esiandy Selamet.
Hadir sebagai narasumber, Kepala Pengawas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Grogol Petamburan, Dony Ariefianto. Dalam kesempatan tersebut, Jerry menyebutkan sejumlah indikator yang menunjukkan perekonomian Indonesia berada dalam kondisi yang baik.
Indikator pertama adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan I-2024 tumbuh sebesar 5,11 persen (YoY), lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju seperti Korea Selatan (3,3 persen), Amerika Serikat (2,9 persen), Jepang (2,7 persen), dan Uni Eropa (0,4 persen).
Kedua, inflasi Indonesia relatif terkendali dengan angka tahunan pada Juni 2024 sebesar 2,51 persen (YoY), berada di bawah target pemerintah sebesar 3 persen
Baca: Mendag Lepas Ekspor Alas Kaki Senilai Rp6,50 Miliar ke Uni Eropa dan AS
“Indikator ketiga adalah neraca perdagangan Indonesia yang kembali mencatatkan surplus pada Juni 2024 sebesar USD2,39 miliar. Surplus ini terdiri atas surplus nonmigas sebesar USD4,43 miliar dan defisit migas sebesar USD2,04 miliar. Surplus tersebut sekaligus melanjutkan tren surplus selama 50 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,†jelas Jerry.
Selain itu, secara kumulatif pada semester I-2024, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus sebesar USD15,45 miliar, terdiri dari surplus nonmigas sebesar USD25,55 miliar dan defisit migas sebesar USD10,11 miliar.
Surplus neraca perdagangan menunjukkan nilai ekspor Indonesia lebih besar dibandingkan nilai impornya.
Jerry juga menekankan pentingnya indeks daya saing Indonesia di mata global, di mana pada 2024, Indonesia menduduki peringkat ke-27 dalam indeks yang mengukur performa ekonomi, pemerintahan, bisnis, dan infrastruktur, meningkat dari peringkat ke-34 pada tahun sebelumnya.
Kemendag menargetkan digitalisasi 1.000 pasar dalam satu tahun dengan menggunakan quick response code Indonesian standard (QRIS).
Digitalisasi tersebut diharapkan dapat menciptakan inklusi keuangan bagi pedagang pasar dan memudahkan perbankan dalam memberikan pinjaman dengan pencatatan keuangan yang telah termonitor secara digital menggunakan QRIS.
Terkait kebijakan terkini, Kemendag meregulasi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.
Peraturan ini mendefinisikan berbagai model bisnis penyelenggara PMSE, dari lokapasar hingga social commerce, yang memungkinkan pembinaan dan pengawasan optimal, termasuk perizinan, perpajakan, dan ketentuan perdagangan lainnya.
Nilai transaksi niaga-el pada 2023 diperkirakan mencapai Rp453,75 triliun dan diprediksi tumbuh sebesar 2,8 persen menjadi Rp487 triliun pada 2024, serta diperkirakan tumbuh 3,3 persen menjadi Rp503 triliun pada 2025.
Pertumbuhan transaksi niaga-el ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh UMKM yang berjumlah 64,2 juta dan berkontribusi sebesar 60,51 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) serta menyerap 96,92 persen tenaga kerja. Potensi bisnis UMKM diperkirakan akan mencapai USD135 miliar pada 2025.
