Pancar.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan komitmennya untuk menyediakan layanan transportasi publik dengan tarif terjangkau melalui program subsidi perintis dan kewajiban pelayanan publik (PSO) di sektor transportasi kelas ekonomi.
Dengan adanya subsidi dan PSO, tarif yang dibayarkan oleh penumpang menjadi lebih terjangkau, karena sebagian biaya operasional telah ditanggung oleh pemerintah.
Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, menyampaikan bahwa program ini diharapkan dapat mengakselerasi pemerataan pembangunan, terutama di daerah yang membutuhkan dukungan layanan transportasi publik yang terjangkau.
Manfaatnya tidak hanya terbatas pada penguatan konektivitas, melainkan juga untuk meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta mengurangi disparitas harga barang/logistik antar wilayah.
Baca: Keberhasilan Imunisasi Polio: Lebih dari 6,5 Juta Anak Terlindungi
Beberapa program subsidi dan PSO yang dilaksanakan mencakup sektor darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Dari subsidi angkutan jalan hingga subsidi angkutan udara dan perkeretaapian, pemerintah berupaya memberikan dukungan yang menyeluruh.
Adita berharap bahwa daerah yang awalnya dilayani oleh angkutan perintis dapat naik kelas menjadi komersial, sehingga alokasi anggaran subsidi dapat dialihkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan.
Dalam upaya meningkatkan pelayanan transportasi, alokasi anggaran subsidi dan PSO terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2023, alokasi anggaran mencapai Rp9,1 triliun, sedangkan pada tahun 2024, mencapai Rp12,2 triliun. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
