Pancar.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto melibatkan diri secara aktif dalam pemberian 40 sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kampung Leuwimalang, Kelurahan Sukamulya, Kota Tasikmalaya, pada Rabu (24/1/2024).
Dari total sertifikat tersebut, tiga diantaranya khusus diperuntukkan bagi tanah wakaf. Hadi memastikan pendistribusian sertifikat, langsung dengan menyerahkan 10 sertifikat door-to-door, dan sisanya diserahkan di halaman Masjid Uswatun Hasanah.
Menyertai Hadi dalam kegiatan ini, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, Pj Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah, dan Ketua Komisi III DPRD Enan Suherlan.
Dalam kesempatan itu, Menteri Hadi Tjahjanto mengabsen penerima sertifikat serta menggali informasi dengan bertanya terkait besaran biaya dan kualitas pelayanan dari petugas lapangan.
Dalam keterangannya, Hadi menjelaskan bahwa melalui PTSL, Kota Madya Tasikmalaya berhasil mencapai target 80 persen tanah terdaftar dan bersertifikat.
“Dengan 268.968 bidang yang telah diselesaikan dari target 337 ribu bidang, saya bertekad untuk menyelesaikan 20 persen sisanya agar Kota Tasikmalaya menjadi kota lengkap,” jelas Hadi.
Sementara secara nasional, program PTSL memiliki target ambisius dengan 126 juta bidang dan 110 juta bidang telah diselesaikan. Hadi optimistis untuk menyelesaikan 120 juta bidang pada tahun 2024, dengan sisanya sebanyak 6 juta bidang di tahun 2025.
Baca: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Pencerahan dari Program PTSL di Kabupaten Siak
Dalam konteks ekonomi, dampak pembagian sertifikat terlihat signifikan dengan total Rp5.999 triliun yang beredar secara nasional dan Rp1,89 triliun di Tasikmalaya melalui hak tanggungan.
“Tentunya hal ini memberikan peluang bagi masyarakat yang memiliki kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan hak tanggungan,” ujarnya.
Adapun penyerahan sertifikat secara door-to-door menjadi pilihan Hadi dengan alasan untuk memastikan kesesuaian biaya, mengevaluasi kualitas pelayanan, dan menyosialisasikan penyelesaian tanah wakaf secara gratis.
Hadi juga menegaskan keberanian untuk melaporkan praktik-praktik tidak etis, seperti pemintaan uang oleh petugas BPN atau mafia tanah.
Sebelumnya, Hadi mencoba layanan kereta api baru dari Stasiun Garut ke Stasiun Kota Tasikmalaya. Bahkan ia turut memberikan apresiasi terhadap kenyamanan moda transportasi kereta, yang diakui sebagai jalur anti-macet.
Ia pun mencatat kemudahan dalam sistem pemesanan tiket berbasis online, menambahkan dimensi positif terkait infrastruktur transportasi.
