Pancar.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, memberikan tanggapan terkait usulan penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan, mengingat masih terdapat masalah dalam penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran.
Menurutnya, perlu dilakukan kajian lebih lanjut sebelum menghapus program atau kuota subsidi, terutama terkait tata kelola penyaluran BBM subsidi kepada nelayan.
Penyaluran BBM subsidi bagi nelayan seringkali tidak mencapai target yang diinginkan. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program, termasuk pembuatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus nelayan untuk meningkatkan akses. Namun, Menteri Trenggono lebih menekankan pada konsep ekosistem kampung nelayan modern yang diusungnya sebagai solusi.
Konsep Kampung Nelayan Modern mengintegrasikan data penerima subsidi dengan langkah-langkah tertentu untuk meningkatkan tata kelola penyaluran BBM. Melalui model ini, data yang terdaftar dapat dikelola dengan lebih efektif, dan nelayan yang tidak terdaftar akan terdeteksi. Pihaknya meyakini bahwa pendekatan ini dapat memberikan solusi yang efektif terhadap masalah ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi.
Baca: Kemendag Beri Penghargaan ASN Terbaik pada Hari Antikorupsi Sedunia 2023
Menteri Trenggono menegaskan bahwa kampung nelayan modern bukan hanya memberikan solusi untuk pengelolaan BBM, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hidup nelayan secara keseluruhan.
Pendekatan ini mencakup integrasi penuh dengan sistem penyimpanan hasil nelayan, pabrik es, bengkel nelayan, dermaga tambatan kapal, sentra kuliner, SPBU kapal, hingga taman wisata. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penghasilan nelayan, efisiensi biaya produksi, dan kesejahteraan secara keseluruhan.
Sementara itu, hasil uji coba operasional Kampung Nelayan Modern di Biak, Papua, menunjukkan hasil tangkap nelayan yang mengesankan. Dalam waktu enam jam, nelayan berhasil menangkap 40 kilogram ikan tuna dengan nilai Rp 1,2 juta, hanya dengan biaya produksi Rp 240 ribu. Hasil ini menciptakan potensi pendapatan yang signifikan bagi nelayan, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara substansial.
Dengan konsep kampung nelayan modern dan pendekatan yang lebih terstruktur dalam penyaluran BBM subsidi, Menteri Trenggono dan pemerintah berharap dapat memberikan solusi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia secara berkelanjutan.
