Pancar.id – Presidensi G20 Indonesia memiliki peran yang besar dalam memimpin aksi global untuk menuju pemulihan yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif.
Kondisi perekonomian global dan tensi geopolitik saat ini menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi Indonesia dalam Presidensi G20.
“Karena G20 didasarkan pada konsensus, maka kami pun berkonsultasi dengan seluruh negara anggota. Mereka percaya dan menginginkan kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi. Bahkan, sebenarnya inilah yang mereka inginkan untuk dilestarikan, terlepas dari perbedaan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam Debate on the Global Economy, Jumat 22 April 2022.
Diketahui, Forum G20 merupakan forum multilateral dengan semangat kerjasama untuk membahas upaya dalam menghadapi permasalahan dunia, termasuk pandemi, perubahan iklim hingga upaya perlindungan untuk negara miskin dan rentan dari dampak ekonomi global, serta dampak rambatan dari konflik geopolitik.
Untuk praktik tata kelola forum G20 sendiri berdasarkan konsensus dan konsultasi dengan tujuan meningkatkan kerjasama di sektor ekonomi dan keuangan terhadap agenda global strategis.
“Maka, ini pun menjadi tanggung jawab kita dalam memegang presidensi dengan berusaha untuk terus menjalin kolaborasi dan kerjasama yang baik. Kemudian juga mencoba untuk menyelamatkan sepotong aset terpenting di dunia yaitu koordinasi dan kolaborasi,” ujarnya.
Dilansir dari laman InfoPublik, sebagai Presidensi G20, Indonesia pun menjamin penyelenggaraan pembahasan agenda G20 berdasarkan semangat kooperasi dan multilateralisme.
Hal tersebut tentunya selaras dengan prinsip konstitusi Indonesia untuk berperan serta dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan hukum internasional.
Meskipun situasi global masih tidak menentu, Presidensi G20 Indonesia juga terus berupaya untuk mengawal agenda-agenda utama pembahasan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan.
Baca : Masih Minimnya Kesetaraan Gender di Dunia Kerja
Dukung Negara Berpenghasilan Rendah dan Rentan
Arsitektur keuangan internasional menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan kedua IMF-World Bank Group (WBG) 2022 dan 2nd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) tersebut.
Anggota G20 menegaskan bahwa komitmennya untuk mendukung negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan, terutama mereka yang berisiko mengalami kesulitan utang.
Di sisi lain, negara anggota G20 juga turut menyambut baik pembentukan Resilience and Sustainability Trust (RST) dan mendorong lebih lanjut pemenuhan ambisi global sebesar 100 miliar US Dollar dari kontribusi sukarela untuk negara-negara yang membutuhkan.
Melihat situasi yang terjadi saat ini, para anggota mengakui peran penting Bank Pembangunan Multilateral (MDB) untuk mendukung pembiayaan pembangunan di negara-negara yang rentan dan dalam meningkatkan partisipasi sektor swasta.
Anggota G20 juga turut berbagi pandangan tentang langkah ke depan dalam rangka meningkatkan ketahanan dan mendukung pemulihan volatilitas aliran modal, serta menegaskan kembali komitmen untuk penguatan dan efektivitas Jaring Pengaman Keuangan Global dengan meletakkan IMF sebagai pusatnya.
G20 juga akan melanjutkan proses reformasi tata kelola IMF melalui Tinjauan Umum Kuota ke-16 selambat-lambatnya pada 15 Desember 2023 mendatang.
Tak hanya itu saja, G20 juga akan turut membahas kemajuan dari pelaksanaan Kerangka Kerja Bersama G20 tentang perlakuan utang, dan langkah-langkah selanjutnya untuk memastikan implementasi yang lebih tepat waktu, teratur, dan terkoordinasi serta dapat diprediksi.*
Baca pula : Hari Kartini 2022, Era Kebangkitan Perempuan Lawan Pandemi
