PANCAR.ID – JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di Provinsi Maluku Utara.
“Hal ini dapat tercapai jika pemerintah daerah dan masyarakat bekerja sama untuk mengedepankan efisiensi dan transparansi dalam setiap prosesnya,” jelas Bima Arya dalam keterangannya, Jumat (27/12/2024).
Bima menyoroti dua isu utama dalam tata kelola pemerintahan, yaitu transparansi dan efisiensi. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan keselarasan visi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam melayani kebutuhan publik dengan akuntabilitas yang tinggi.
Dalam kesempatan ini, Bima juga menjelaskan berbagai program prioritas pemerintah pusat yang sedang dijalankan, termasuk peningkatan sumber daya manusia, kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan digitalisasi pemerintahan di seluruh Indonesia.
Baca: Swasembada Pangan, Pilar Ketahanan Nasional Melalui Pertanian Modern
Program swasembada pangan, khususnya, menjadi sorotan utama dengan pentingnya pembangunan sistem irigasi yang memadai untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Bima menambahkan bahwa data yang dimilikinya menunjukkan terdapat sekitar 3,9 juta hektare lahan sawah yang memerlukan perbaikan irigasi, dengan harapan Maluku Utara turut berkontribusi dalam pengembangan sistem irigasi tersebut.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga fokus pada tiga target besar: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, dan mencetak sumber daya manusia berkualitas.
Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Bima menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran, baik untuk belanja pegawai maupun pengadaan barang dan jasa, dengan tetap fokus pada program-program yang langsung berdampak pada masyarakat.
