PANCAR.ID – Presiden Prabowo Subianto mengangkat Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ini menandai langkah pertama politikus Golkar ini di kursi menteri, meskipun ia memiliki pengalaman luas di berbagai bidang politik dan pemerintahan.
Nusron Wahid lahir di Kudus pada 12 Oktober 1973. Ia memulai karier sebagai pengajar di Universitas Indonesia (UI) serta bekerja sebagai wartawan dan peneliti pada akhir 1990-an. Selain itu, ia juga sempat menjadi staf ahli di Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan pada awal 2000-an, menambah rekam jejak profesionalnya di pemerintahan.
Setelah menyelesaikan studi di UI, Nusron aktif berorganisasi di Nahdlatul Ulama (NU). Di sinilah ia menunjukkan komitmen pada pengembangan SDM dan kajian keagamaan.
Karier politiknya dimulai saat bergabung dengan Partai Golkar. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI sejak 2004 dan terus dipercaya untuk periode-periode berikutnya hingga 2024, total lima kali.
Baca: Karier Multitalenta Giring Ganesha, Dari Vokalis, Aktor, Hingga Politikus
Di DPR, Nusron menjabat di berbagai posisi strategis, termasuk Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji. Tak hanya itu, ia juga menjabat sebagai Kepala BNP2TKI pada periode 2014–2019, menunjukkan kiprahnya dalam isu perlindungan tenaga kerja Indonesia.
Selain di pemerintahan, Nusron memimpin Gerakan Pemuda Ansor pada 2011–2016 dan menjadi bagian dari Pengurus PBSI selama tujuh tahun. Keduanya membuktikan perannya dalam memperkuat jaringan sosial dan pembangunan pemuda.
Laporan LHKPN menunjukkan Nusron Wahid memiliki total harta kekayaan sebesar Rp17,53 miliar. Kekayaan ini terdiri dari aset tanah dan bangunan di beberapa kota, kendaraan pribadi, serta surat berharga dan kas. Namun, ia juga melaporkan kepemilikan utang sebesar Rp1,68 miliar.
Dengan rekam jejak panjangnya di pemerintahan, legislatif, dan organisasi, penunjukan Nusron Wahid sebagai Menteri ATR/BPN menambah dimensi baru dalam Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo. Peran barunya ini diharapkan membawa pembaruan pada tata kelola agraria dan pertanahan di Indonesia.
