PANCAR.ID – TASIKMALAYA – Pemerintah Kota Tasikmalaya menjadi salah satu daerah yang berpartisipasi dalam Gebyar Pelayanan Terpadu Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan administrasi dan perizinan.
Dipusatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terletak di kompleks Bale Kota Tasikmalaya, acara ini menarik perhatian banyak warga yang ingin mengurus keperluan administrasi mereka, termasuk pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), izin usaha, dan berbagai layanan publik lainnya.
Acara yang digelar pada Selasa, 17 Desember 2024 ini dihadiri oleh Penjabat Wali Kota Tasikmalaya, H. Asep Sukmana, yang memimpin langsung peninjauan kegiatan.
Pj. Wali Kota Tasikalaya, Asep Sukmana menekankan bahwa Gebyar Pelayanan Terpadu merupakan upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kemudahan dan percepatan dalam mengakses layanan publik.
“Kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan,” ungkap Asep Sukmana dalam keterangannya.
Selain meninjau kegiatan, Asep Sukmana juga melakukan penyerahan simbolis KIA kepada sejumlah perwakilan penerima. Penyerahan KIA ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, terutama bagi anak-anak.
Baca: Tasikmalaya Puncaki IPKD Kota Kapasitas Fiskal Rendah
Gebyar Pelayanan Terpadu ini mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat. Layanan yang disediakan di MPP meliputi pembuatan KIA, perizinan usaha, serta berbagai administrasi publik lainnya.
Pemerintah Kota Tasikmalaya berharap kegiatan ini dapat terus meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta mendorong perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Andri Ikbal Maulana, Penata Perizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tasikmalaya, menjelaskan bahwa acara ini juga bertujuan untuk memberikan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat.
“Event yang diselenggarakan serentak di seluruh Jawa Barat ini mendorong UMKM untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang akan membuka peluang bagi mereka untuk berkembang dan mengakses pasar yang lebih luas,” jelas Andri.
Secara keseluruhan, Gebyar Pelayanan Terpadu ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan dengan lebih cepat dan efisien dalam satu lokasi.
