Pancar.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, M. Tito Karnavian baru-baru ini menyampaikan tentang persiapan menyambut perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, terutama dalam hal pengamanan dan arus mudik yang telah dirancang Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan pemerintah daerah (Pemda).
Dilansir dari laman InfoPublik, Pemerintah daerah (Pemda) akan menjadi pemimpin di daerah masing-masing guna memastikan agenda tersebut berjalan dengan aman dan lancar.
“Untuk itu, saya akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang isinya adalah di daerah harus membuat Satuan Tugas (Satgas) dalam rangka mengamankan arus mudik dan arus balik,” kata Mendagri Tito saat menyampaikan paparannya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Idulfitri 1443 Hijriah dan Antisipasinya yang berlangsung di Rupatama Mabes Polri, Kamis 14 April 2022.
Semntara itu, dikutip dari laman Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mendagri menyebutkan bahwa berbagai pihak di daerah akan dilibatkan dalam rangka pengamanan mudik tahun 2022, seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hingga Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) termasuk juga para relawan.
Mendagri juga mengharapkan agar pihak-pihak tersebut bisa diusahakan untuk bergabung dalam posko milik Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Tak hanya itu, diharapkan pula posko Polri dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga dapat digabungkan bersama dengan Pemda yang berlokasi di sejumlah titik, seperti terminal, pelabuhan, bandara, serta titik-titik rawan kemacetan lainnya.
Baca : Mudik Boleh, Tapi…
Menurut Tito, pemda tidak akan mengalami kendala yang berarti terkait pelaksanaan arus mudik dan arus balik tahun 2022. Pasalnya, kegiatan tersebut juga telah menjadi agenda ritual tahunan mayoritas masyarakat di Indonesia.
Di sisi lain, Tito juga meminta berbagai pihak untuk mewaspadai potensi kenaikan harga pangan menjelang hari raya Idul fitri 1443 Hijriah.
Karena menurutnya, masyarakat yang didominasi dari kalangan menengah dan menengah ke bawah akan mempengaruhi pola persedian atau supply dan permintaan atau demand urusan pangan.
“Perlu adanya kolaborasi pemerintah pusat dengan Pemda untuk menjaga ketersediaan bahan pangan, baik itu dari dalam negeri, impor, serta kelancaran distribusi,” tegasnya.
Mendagri juga menambahkan bahwa pihaknya telah membentuk Satgas Pangan di daerah yang bertugas untuk melakukan monitoring terkait harga-harga kebutuhan masyarakat setiap hari.
“Hasil monitor tersebut nantinya akan dilaporkan ke posko Kemendagri melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri,” pungkasnya.*
Baca pula : Jurus Pemerintah Pastikan Kelancaran Distribudsi Minyak Goreng Curah
